proofdaily.com — Aviliani, Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyampaikan proyeksi bahwa beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada tahun 2025 akan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disebabkan oleh besarannya utang yang jatuh tempo dan kebutuhan dana untuk mendukung implementasi program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.
Selama periode kampanye Pilpres 2024, tim kampanye Prabowo mengusulkan alokasi anggaran sekitar Rp 400 triliun untuk program makan bergizi gratis. Namun, setelah evaluasi kondisi fiskal, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025. “Pendanaan yang dilakukan secara bertahap menjadi solusi rasional mengingat implikasi finansial yang besar terhadap APBN,” ujar Aviliani ketika ditemui di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta.
Analisis Utang Jatuh Tempo:
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risikol (DJPPR) Kementerian Keuangan, utang yang jatuh tempo pada tahun 2024 mencapai Rp 434,29 triliun, yang akan meningkat menjadi Rp 800,33 triliun pada tahun 2025. Angka ini terus bertambah hingga tahun 2027, sebelum akhirnya mengalami penurunan pada tahun 2028.
Pengaruh Terhadap Investasi Asing:
Lebih lanjut, Aviliani mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak dari kondisi keuangan ini terhadap aliran modal asing, yang masih tercatat keluar dari Indonesia meskipun telah terjadi pemulihan nilai tukar rupiah. “Kekhawatiran investor terhadap stabilitas fiskal negara menjadi faktor utama penarikan modal asing, walaupun telah ada penjelasan dari pemerintah mengenai pengelolaan anggaran yang hati-hati,” jelas Aviliani.
Dinamika Nilai Tukar Rupiah:
Pada penutupan perdagangan Senin (24/6/2024), rupiah menguat sebesar 0,3% ke posisi Rp16.390/US, . Meskipun pemerintah dan tim sinkronisasi kebijakan Prabowo-Gibran telah menjelaskan kebijakan fiskal dan anggaran untuk program makan bergizi gratis, aliran modal asing masih menunjukkan tanda-tanda kecemasan.
Tahun 2025 diproyeksikan sebagai tahun yang menantang dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah diharapkan dapat mengelola keseimbangan antara kebutuhan untuk membiayai program-program sosial dan kewajiban pembayaran utang, agar stabilitas ekonomi dapat terjaga.